Di ujung timur Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, pagi hari selalu dimulai dengan pemandangan yang sama: Bendera Malaysia berkibar gagah di pos perbatasan, tepat di belakang barisan rumah panggung warga. Jalan beraspal mulus—hasil pembangunan pemerintah Malaysia—kini membelah permukiman Desa Seberang, sebuah kontras yang menyakitkan. Sejak selesainya sengketa OBP pada 2025, tanah seluas puluhan hektare tempat 60 kepala keluarga membangun hidup resmi beralih ke negara tetangga. Mereka seperti terperangkap di ruang antah berantah: berdiri di atas tanah yang secara hukum bukan lagi milik Indonesia, namun tak bisa begitu saja meninggalkan akar yang telah puluhan tahun mereka rawat.

Potret Garis Depan: Tanya Kapan Pindah dari Aparat Malaysia

Setiap langkah di kebun sawit dan hamparan padi warga kini diawasi patroli rutin aparat Malaysia. Pertanyaan yang sama selalu mengudara setiap kali mereka berpapasan di jalan setapak: "Kapan kalian pindah?" Jawaban warga selalu sama, penuh harap yang mulai layu: "Masih menunggu pembayaran ganti untung dari Pemerintah Indonesia." Janji pembayaran yang diharapkan pada Februari 2026 kini hanya menjadi bayangan tanpa kepastian di ujung tahun. Mereka bertahan bukan karena keras kepala, melainkan karena tidak punya pilihan lain—rumah, kenangan, dan tanah yang sudah dicintai turun-temurun masih menggantung di sana.

• Aktivitas ekonomi warga dibatasi; kebun sawit dan padi dilarang diolah karena status tanah
• Patroli aparat Malaysia dilakukan setiap hari, menimbulkan rasa waswas dan tidak nyaman
• Janji ganti untung dari pemerintah RI belum terealisasi, meski telah dijadwalkan sejak awal 2026

Menanti Ganti Untung di Ujung Negeri: Antara Kenyataan dan Harapan

Kepala Desa Seberang, Hambali, dengan suara lelah namun keteguhan yang tak pudar, menggambarkan realitas pahit ini: "Kami sadar, tanah dan rumah kami ini sudah milik Malaysia. Tapi kami masih warga negara Indonesia yang menunggu kepastian dari negeri sendiri." Di balik jendela rumah panggung yang mulai usang, pandangan warga selalu tertuju pada pos perbatasan—bayangan bendera asing yang setiap pagi mengiris rasa nasionalisme. Kehidupan perbatasan di Pulau Sebatik bukan sekadar cerita sengketa wilayah, melainkan potret nyata sebuah komunitas yang harus membayar harga penyelesaian batas negara dengan tanah air mereka sendiri, sambil menanti ganti untung yang tak kunjung tiba.

Di sepanjang jalan aspal mulus pemberian Malaysia, anak-anak tetap berangkat sekolah dengan seragam putih-merah, sementara orang tua mereka di kebun hanya bisa memandangi lahan yang dulu subur—kini hanya tinggal kenangan. Ketiadaan kepastian ini menciptakan luka yang dalam di ruang lingkup rumah tangga: hutang menumpuk, hasil bumi tak bisa dijual, dan mimpi untuk pindah ke tempat baru masih tertahan oleh ketidakjelasan kompensasi. Inilah gambaran riil kehidupan garis depan yang sering luput dari sorotan.

Kita semua—rakyat Indonesia—perlu melihat lebih dekat ke ujung terluar negeri ini. Warga Desa Seberang, Pulau Sebatik, tidak meminta apa-apa selain pengakuan dan kepastian. Janji ganti untung bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan nyawa dari harapan 60 kepala keluarga yang masih setia menanti sang Merah Putih hadir di tengah nestapa mereka. Inilah saatnya kepedulian bangsa tidak berhenti pada kata-kata, tetapi bergerak nyata untuk memastikan bahwa setiap warga di perbatasan tidak merasa ditinggalkan oleh tanah airnya sendiri.