Angin siang berhembus menyejuk di pelataran gedung pertemuan di Kota Pekanbaru, namun seolah membawa suara jauh dari pelosok perbatasan Riau yang telah lama bergema namun tak tersambung. Ruangan yang biasanya menjadi tempat pertemuan formal, kini berubah menjadi ruang penampung cerita yang lebih keras dari data statistik. Di jantung ibu kota provinsi, ketiga pimpinan dari FKPMR, LAMR, dan MUI Riau berdiri tegap dengan dokumen kesepakatan, sebuah kompas baru bagi pembangunan yang kini wajib mengarah ke garis depan. Prosesi khidmat itu adalah awal dari sebuah ikrar untuk menyambung suara-suara yang terputus di tengah hutan rimba dan jalan terjal—jeritan dari ujung negeri yang akhirnya menemui ruang perhatian.

Pekanbaru Mendengar, Perbatasan Menjerit

Slide presentasi bergambar jalan aspal yang terbelah oleh hutan, jembatan kayu yang rapuh, dan wajah anak-anak yang menempuh jarak jauh untuk belajar, memenuhi ruangan. Presentasi itu bukan hanya sekadar angka dan tabel, melainkan fakta lapangan yang dibawa langsung oleh seorang pria dengan wajah kesahajaan khas warga garis depan. "Ini bukan hanya data," katanya dengan lirih namun menusuk, "ini adalah jeritan warga yang selama ini hanya terdengar sebagai gema, menghilang sebelum sampai ke pusat." Suaranya menjadi representasi nyata dari kondisi perbatasan Riau, di mana pembangunan daerah kerap menjadi bayangan yang tak menyentuh tanah. Potret lapangan yang dibeberkan menunjukkan kondisi riil dengan gamblang:

• Jalan penghubung desa-desa di tapal batas dengan pusat kecamatan, dalam kondisi terbatas dan kerap terputus saat musim hujan.
• Pasokan listrik dan air bersih yang tidak stabil, menggerus kualitas hidup dan produktivitas ekonomi warga yang hidup di garis depan negara.
• Kesenjangan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan primer, dengan fasilitas yang kekurangan tenaga serta peralatan dasar.
• Potensi ekonomi lokal—seperti hasil hutan dan perkebunan—yang menganggur, tertahan oleh isolasi dan minimnya perhatian dari pusat.

Forum Tali Berpilin Tiga: Ikrar Kolaborasi dari Kota

Bolpoin bergerak khidmat, meninggalkan coretan tanda tangan di atas dokumen bernama 'Forum Tali Berpilin Tiga'. Momen di Pekanbaru itu bukan ritual seremonial, melainkan titik balik untuk mengubah narasi pembangunan daerah dengan mendengarkan suara dari tapal batas. "Tali berpilin tiga lebih kuat daripada seutas tali," tegas salah seorang pimpinan, menggambarkan semangat kolaborasi antara FKPMR, LAMR, dan MUI Riau. Forum ini diharapkan menjadi jembatan yang mengubah jeritan warga perbatasan menjadi bahan pertimbangan utama dalam kebijakan.

Namun, ikrar itu kini masih berupa kata-kata di atas kertas. Harapan besar tergantung pada langkah nyata yang harus menempuh perjalanan panjang dari ibu kota ke desa-desa terpencil di garis depan. Sinergi yang baru disepakati ini harus turun ke tanah, menapaki jalan yang patah, dan mendengar langsung keluhan di tempat yang listriknya kerap padam. Forum ini berpotensi menjadi mekanisme konkret untuk membangun daerah secara holistik, dengan fokus khusus pada wilayah yang kerap terisolasi.

Dari gedung pertemuan di Pekanbaru, komitmen untuk memperkuat sinergi ini membawa tugas berat: memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan daerah tidak lagi mengabaikan suara dari ujung negeri. Forum Tali Berpilin Tiga diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan saluran yang menghubungkan pusat dengan tapal batas, mengubah data menjadi solusi, dan jeritan menjadi aksi nyata yang membawa perbaikan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan sosial bagi warga perbatasan Riau.

Di balik dokumen yang ditandatangani, ada sebuah janji kolektif untuk mengarahkan perhatian dan energi pembangunan ke wilayah yang paling membutuhkan—garis depan negara. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa semangat nasionalisme bukan hanya terasa di kota-kota besar, tetapi juga meresap hingga ke desa-desa paling terpencil di perbatasan, di mana warga Indonesia berjuang setiap hari dengan infrastruktur yang belum utuh. Kepedulian terhadap kondisi mereka adalah bagian dari menjaga kesatuan dan kedaulatan bangsa, karena setiap jengkal tanah di tapal batas adalah bagian dari Indonesia yang sama, dengan hak yang sama untuk diperhatikan dan dibangun.