Fajar baru saja menyingsing di atas hamparan laut biru kehijauan di Pulau Kobror, Kepulauan Aru. Cahaya keemasan menerpa bangunan-bangunan sederhana di tepi pantai, sementara perahu-perahu kayu tradisional dengan layar terkembang perlahan meninggalkan dermaga. Suasana pagi yang seharusnya ramai dengan aktivitas nelayan, hari ini tampak berbeda. Di sebuah balai adat sederhana yang beratapkan daun sagu, para tetua dan kepala keluarga berkumpul. Tangan mereka menunjuk ke sebuah peta sederhana yang digambar di atas anyaman tikar, membahas zonasi laut yang akan 'ditutup' atau *sasi* untuk beberapa bulan ke depan. Tradisi Sasi, sebuah aturan adat yang melarang penangkapan atau pengambilan hasil laut di wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu, masih hidup dan dipatuhi di tengah modernitas yang perlahan merambah. Pandangan para tetua adat itu tegas, penuh kearifan. Mereka tahu, memberi waktu bagi biota laut untuk berkembang biak adalah investasi bagi anak cucu di pulau-pulau terdepan ini. Larangan itu bukan sekadar aturan tertulis, tapi diimplementasikan dengan simbol-simbol fisik: anyaman daun kelapa muda (*janur*) yang dipasang di batas-batas wilayah sasi di tengah laut, atau papan peringatan sederhana di bibir pantai. Di dermaga, seorang nelayan muda bernama Mikael (30) dengan tenang merawat jaringnya. 'Laut ini ibu kami. Kalau ibu dieksploitasi terus, nanti tidak bisa memberi makan,' ujarnya, matanya menerawang ke garis horizon di utara, arah perbatasan dengan Papua Nugini. Penerapan sasi, meski mengurangi pendapatan jangka pendek, justru menjamin hasil tangkapan yang melimpah dan berkualitas saat masa sasi dibuka. Potret ini menunjukkan ketahanan masyarakat perbatasan bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kekuatan sistem sosial dan kearifan lokal yang menjaga keseimbangan alam di garis terdepan negeri.