Kabut pagi masih menyelimuti perbukitan Motaain, garis perbatasan Indonesia-Timor Leste di Belu, Nusa Tenggara Timur. Di bawahnya, jalan aspal yang seharusnya menjadi urat nadi penghubung desa-desa terdepan itu sudah compang-camping. Retakan lebar bagai sungai kering membelah permukaannya, sementara lapisan aspal yang mengelupas berserakan di tepian. Angin pagi membawa debu merah yang mengepul setiap kali kendaraan berat — meski jarang — mencoba melintasi ruas proyek APBN yang ambruk sebelum waktunya ini. Di sini, di ujung negeri, janji konektivitas justru berubah menjadi kubangan frustasi. Buruh-buruh lokal yang dulu mengangkut material kini hanya bisa memandang dengan getir, mengingat upah mereka dari proyek serupa di Kupang pun masih menggantung, tak kunjung dibayar meski pekerjaan telah lama usai.

Jalan Hancur dan Suara Warga di Tapal Batas

Perjalanan menyusuri jalan nasional di sekitar perbatasan NTT seperti membaca kronik kegagalan. Dari Motaain hingga Motamasin, kondisi jalan yang hancur adalah pemandangan yang monoton namun menyakitkan. "Ini dibangun tahun lalu, belum setahun sudah seperti ini," ujar Markus Bete, seorang pedagang antar-desa di Atambua, sambil menunjuk ke arah lubang besar yang hampir menenggelamkan separuh badan jalan. Material berwarna pucat dan berkualitas rendah terlihat jelas di bagian yang ambrol. Pengawasan di lapangan nyaris tak ada, meninggalkan warga berhadapan dengan infrastruktur rapuh yang mengisolasi mereka berulang kali. Fakta di lapangan menunjukkan pola yang konsisten:

• Aspal mengelupas kurang dari dua tahun pasca-pembangunan
• Material dasar yang tidak memenuhi standar teknis
• Drainase yang buruk mempercepat kerusakan terutama di musim hujan
• Minimnya keterlibatan kontraktor lokal dalam proses pengawasan kualitas

Dari Perbatasan ke Kupang: Upah yang Menguap dan Janji yang Patah

Jika di garis depan masalahnya adalah infrastruktur yang cepat rusak, di Kupang persoalannya lebih manusiawi: upah yang tak kunjung cair. Maria Nope, salah satu buruh perempuan yang terlibat dalam proyek perbaikan jalan nasional di Kupang, dengan suara lirih bercerita bagaimana ia dan puluhan rekannya masih menunggu pembayaran upah yang sudah tertunda hampir delapan bulan. "Kami kerja banting tulang, panas-panasan, hitung-hitungannya buat anak sekolah dan makan sehari-hari. Sekarang proyek sudah selesai, kami malah dapat tunggakan," keluhnya. Keluhan serupa bergema di antara kelompok buruh lain yang terlibat dalam proyek APBN lain di NTT. Mereka adalah wajah lain dari sistem yang sama: tenaga lokal yang diharapkan mendapat manfaat ekonomi dari pembangunan, justru menjadi korban dari siklus pembayaran yang tak transparan dan diduga terkait dengan pola subkontrak yang rumit yang dikuasai oleh kontraktor-kontraktor besar dari luar daerah.

Lanskap pembangunan di NTT, dari perbatasan hingga ibu kota provinsi, mempertontonkan ironi yang pahit. Di satu sisi, anggaran negara dialirkan untuk membangun dan memperbaiki. Di sisi lain, mekanisme pelaksanaannya kerap terjebak dalam pola yang diduga dikuasai oleh segelintir kelompok, atau yang sering disebut sebagai kartel, yang fokusnya seolah lebih pada penyerapan anggaran ketimbang pemberian hasil yang berkualitas dan berkeadilan. Warga di Motaain tetap terisolasi setiap kali hujan deras membuat jalan yang sudah rusak itu benar-benar tidak bisa dilalui. Sementara di Kupang, keluarga para buruh harus bertahan dengan ketidakpastian, mempertanyakan ke mana larinya dana upah yang seharusnya menjadi hak mereka.

Potret suram ini bukan sekadar tentang jalan berlubang atau slip gaji yang tertunda. Ini tentang martabat warga di garis depan yang terus diuji, tentang kepercayaan pada negara yang terkikis di tapal batas. Setiap retakan di jalan Motaain adalah retakan dalam janji negara untuk hadir secara nyata. Setiap tunggakan upah di Kupang adalah tanda tanya besar terhadap keadilan distribusi manfaat pembangunan. Melihat langsung kondisi ini di NTT, di ujung paling selatan nusantara, mengingatkan kita bahwa membangun Indonesia tidak boleh berhenti di pencairan APBN. Membangun Indonesia adalah memastikan setiap rupiah sampai pada tujuannya: mengangkat kualitas hidup, menghubungkan yang terisolasi, dan memuliakan tenaga kerja anak bangsa di mana pun mereka berada, terutama di sini, di garda terdepan kedaulatan negeri.