Foto: Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A. Paliwang, berdiri di depan mikrofon di Ruang Komisi II DPR RI. Sorot lampu ruangan menyinari wajahnya yang tegas namun penuh beban. Tangannya terkadang mengepal, terkadang terbuka lebar, menggambarkan gejolak yang dipendam. Di hadapannya, duduk para menteri dan anggota dewan yang menyimak dengan serius. Suara Zainal menggema di ruang yang hening, membawa serta bau lumpur Krayan dan rasa asin laut Sebatik ke jantung ibu kota. "Malu rasanya," ujarnya, saat menggambarkan warga Indonesia yang justru lebih mudah berbelanja ke Malaysia. Ia membeberkan angka-angka yang pahit: subsidi angkutan perbatasan Rp15 miliar per tahun yang mungkin dipangkas, APBD yang 85%-nya bergantung pada transfer pusat, realisasi dana bagi hasil yang molor, dan hanya Rp9 miliar masuk ke kas daerah dari ekspor CPO ribuan ton. Setiap data yang ia sebut adalah potret ketimpangan struktural. Bukan sekadar keluhan, tetapi laporan hasil peninjauan langsung ke kampung-kampung yang hanya bisa dijangkau lewat udara atau menyusuri sungai berarus deras dengan perahu kayu. Pandangan matanya menyapu seluruh hadirin, seolah menantang mereka untuk membayangkan kondisi itu. Ia menyebut kekurangan 719 guru dan tenaga kesehatan di daerah 3T. Gambaran itu jelas: sekolah-sekolah dengan bangunan seadanya tanpa guru, puskesmas pembantu yang hanya dijaga bidan, dan masyarakat yang merawat diri sendiri. Suara dari Senayan itu adalah teriakan representasi untuk mereka yang berjuang di garis depan, menjaga kedaulatan negara dengan kondisi hidup yang masih jauh dari kata layak.