Kabut pagi masih menyelimuti rapat semak belukar di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, ketika cahaya pertama fajar mulai menembus celah-celah daun nipah. Di ujung gang tanah becek, rumah panggung kayu berdinding papan renggang tampak seperti siluet yang gigih melawan angin laut Selat Sebatik. Dari balik dinding yang bercelah itu, terdengar celoteh anak-anak berseragam putih-merah bersiap menuju sekolah—sebuah perjalanan panjang yang menjadi rutinitas harian di wilayah yang infrastrukturnya masih tertinggal jauh dari pusat negeri. Kabut perlahan menghilang, memperlihatkan atap seng berkarat dan berlubang, penanda keausan yang terus menerus dilanda angin garam dan hujan tropis garis depan.

Peta Digital dan Atap Seng Bocor: Dua Realitas yang Berjarak Ribuan Kilometer

Saat warga Sebatik bergulat dengan realitas pagi mereka, di ruang rapat ber-AC Gedung DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menatap peta digital wilayah perbatasan. Titik-titik merah berkelap-kelip di layar menandai wilayah-wilayah yang ketahanan nasionalnya diuji setiap hari. Dalam rapat dengan Komisi II DPR, Tito dengan tegas mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp231,54 miliar untuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2027. Anggaran ini, ia tekankan, bukan untuk kemewahan birokrasi, melainkan suntikan dana untuk program-program prioritas yang langsung menyentuh denyut nadi kehidupan warga perbatasan.

"Tanpa anggaran yang memadai, semua rencana hanya akan menjadi dokumen yang indah di atas kertas," tegas Tito Karnavian, menunjuk gambar-gambar bukti lapangan di layar. Kondisi nyata yang ditampilkan menggambarkan betapa mendesaknya peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan. Gambar-gambar itu adalah potret nyata dari garis depan kedaulatan:

• Atap seng bocor di rumah warga Pulau Sebatik yang melukiskan ketiadaan rumah layak huni.
• Anak-anak di Sanggau, Kalimantan Barat, yang harus menempuh kilometer berjalan kaki hanya untuk mendapatkan air bersih.
• Antrean panjang warga di Pos Lintas Batas yang usang, tidak lagi memadai untuk melayani mobilitas dan perekonomian lokal.

Dari Belu hingga Merauke: Jejak Infrastruktur yang Terlupakan di Garis Terdepan

Cerita keterbatasan bukan monopoli Sebatik. Di Belu, Nusa Tenggara Timur, jalan tanah berdebu yang menjadi satu-satunya penghubung antar-desa berubah menjadi kubangan lumpur yang memutus akses begitu hujan turun. Di Merauke, Papua, sebuah puskesmas berdinding kayu lapuk dengan peralatan seadanya harus menjadi tumpuan kesehatan puluhan warga sehari-harinya. Alokasi anggaran untuk BNPP yang diperjuangkan Tito Karnavian dimaksudkan untuk mengubah jejak-jejak terlupakan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara. Prioritas dana tersebut jelas tertuju pada pembangunan yang langsung terasa di lapangan:

• Renovasi rumah tidak layak huni yang bocor di pulau-pulau terluar.
• Peningkatan akses air bersih dan listrik bagi warga yang masih bergantung pada sumur dangkal dan generator rusak.
• Percepatan pembukaan Pos Lintas Batas baru untuk mendongkrak mobilitas dan ekonomi lokal.
• Pembangunan sekolah yang kokoh di Nunukan dan puskesmas lengkap di Merauke sebagai simbol kehadiran negara yang nyata dan bermartabat.

Keputusan yang diambil di ruang ber-AC Jakarta hari ini akan menentukan wajah garis depan Indonesia tahun depan. Anggaran yang diusulkan untuk BNPP ini bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran. Ia adalah harapan konkret bagi ribuan keluarga yang menjaga kedaulatan dari garda terdepan—dari Sebatik yang berhadapan dengan Negeri Sabah, hingga Skouw di Papua, dari pulau terluar Miangas di Sulawesi Utara, hingga pulau Rote di selatan Nusa Tenggara Timur. Penguatan pembangunan di wilayah perbatasan melalui dana prioritas ini adalah bentuk tanggung jawab negara terhadap mereka yang berdiri paling depan membentengi tapal batas. Setiap anak yang bisa belajar di ruang kelas yang layak, setiap keluarga yang mendapatkan air bersih dari keran, setiap warga yang bisa melintas dengan mudah melalui pos perbatasan yang memadai, bukan hanya sekadar kemajuan infrastruktur. Mereka adalah penegak kedaulatan yang sejati, dan investasi pada kehidupan mereka adalah investasi pada ketahanan nasional Indonesia yang paling hakiki.